Saber Pungli Warning Kades Baru – Radar Banyuwangi

BANYUWANGI – Sebanyak 51 kepala desa (kades) resmi dilantik, Senin kemarin (11/12). Biar tidak terjerat hukum penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), mereka diimbau untuk lebih hati-hati.

Warning ini datang dari Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Banyuwangi Kompol Dony Setyawan Handakha. ”Harapan kami kepada para kades yang baru dilantik untuk tidak melakukan praktik pungutan liar dan lebih transparan dalam mengelola DD dan ADD,” pinta Dony Setyawan yang juga Wakapolres Banyuwangi tersebut.

Pihaknya juga meminta kepada para kades agar dapat menjalankan program pembangunan di desa dengan baik. Terutama terkait pelayanan yang menyangkut pengurusan administrasi seperti kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan surat-surat lainnya. ”Yang jelas terkait hal tersebut pada kepala desa melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku,” katanya.

Apalagi saat ini, hampir setiap desa di Banyuwangi sudah melaksanakan Smart Kampung, yakni memberikan pelayanan publik berbasis online. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa terus dimaksimalkan dan terbebas dari kegiatan pungutan liar.

Sementara terkait program pembangunan desa yang anggarannya berasal dari DD dan ADD, kades diminta lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat. Utamanya, program pembangunan di desa yang menyangkut soal infrastruktur.

Pemerintah desa juga harus benar-benar mengerjakan secara maksimal dan sesuai anggaran dan volume yang ditentukan dalam rencana anggaran biaya (RAB). Salah satu bagian transparansi tersebut, lanjut Wakapolres, dengan membuat papan baliho atau banner yang berisi tentang penggunaan anggaran DD dan ADD.

Papan baliho tersebut bisa dipasang di kantor desa dan pusat kegiatan masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengakses dan mengetahui penggunaan dana tersebut secara jelas. ”Jangan sampai anggarannya tidak jelas, apalagi tidak dipampang sehingga menimbulkan kecurigaan dan persepsi di masyarakat,” paparnya.

Saat ini, personel Babinkamtibmas sudah dibekali tentang pengawasan terkait pengelolaan DD dan ADD. Sehingga masing-masing personel Babinkamtibmas juga memiliki peran dengan sebatas pengawasan terhadap pelaksanaan program-program di desa tersebut.

Oleh karena itu, kades yang baru dilantik juga perlu diberikan wawasan tentang pengelolaan DD dan ADD. Sehingga, dalam implementasinya kades yang berasal dari berbagai figur dan latar belakang memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan anggaran di desa.

Diberitakan sebelumnya, Senin kemarin (11/12) Bupati Abdullah Azwar Anas melantik 51 kepala desa (kades) terpilih hasil pesta demokrasi yang digelar pada 8 November lalu tersebut.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Pendapa Sabha Swagata Blambangan. Usai memimpin pengucapan sumpah, Anas menyematkan tanda pangkat kepada satu per satu kades.

Anas berpesan agar para kades yang dilantik kemarin segera merangkul tim sukses dan calon kades yang tidak terpilih. Selain itu, Anas mengingatkan agar para kades menggandeng seluruh elemen masyarakat desa, baik masyarakat yang mendukung saat pilkades maupun yang tidak. ”Pilkades sudah usai. Tidak ada lagi rival. Ajak semua elemen bersama-sama membangun desa,” cetusnya.

Source link