satpol pp ajak dialog pkl – Radar Kediri

KEDIRI KOTA- Satpol PP terus berupaya menjaga kondusivitas Kota Kediri. Salah satunya dengan menanamkan kesadaran untuk berjualan dengan tertib kepada para pedagang kaki lima PKL). Makanya kegiatan sosialisasi perda kembali dilakukan.

“Kita tidak hanya menindak saja, tetapi juga mulai mengingatkan mereka aturan yang berlaku terkait PKL,” terang Plt Kasatpol PP Ali Mukhlis melalui Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (trantibum) Nurkhamid.

Menurutnya, selama ini Satpol PP fokus pada penindakan saja. Ketika ada pelanggaran, petugas turun untuk memberikan surat peringatan hingga tiga kali. Jika tidak ada perubahan baru ditindak dengan mengamankan gerobak ataupun membantu relokasi. “Memang itu tugasnya satpol PP untuk menegakkan perda,” tambahnya.

Namun kini Satpol PP mencoba untuk melakukan upaya yang lebih preventif. Yakni melakukan sosialisasi tahap dua aturan-aturan tentang PKL. Yakni Perwali No 7/2014 dan Perda No 37/2015 tentang PKL.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa PKL dilarang berdagang disepanjang jalan protokol di jam sibuk. Yakni mulai pukul delapan pagi hingga pukul empat sore. Tidak hanya itu, para pedagang juga dilarang meninggalkan gerobaknya usai berjualan.

“Dulu sudah kita sampaikan di awal perda disahkan yakni tahun 2015. Makanya saat ini kita lakukan pengingatan kembali kepada para PKL,” tandasnya.

Dengan menyampaikannya kepada para PKL, diharapkan mereka sejak awal sudah sadar apa saja yang tidak boleh dilakukan. Pun jika tetap ada pelanggaran, Satpol PP tanpa segan akan melakukan penindakan. “Harapannya upaya preventif ini kesadaran tertib berjualan dari PKL muncul,” beber PNS berlatar belakang guru tersebut.

Tidak hanya satu arah. Selain menyampaikan aturan PKL, petugas juga menjalin komunikasi dua arah dengan pedagang. Apa yang menjadi kendala sehingga membuat mereka memilih untuk melanggar aturan. “Jadi aspirasi-aspirasi yang kita dapatkan bisa menjadi bahan kajian dengan pihak terkait,” ungkapnya.

Makanya untuk penertiban PKL, Satpol PP tidak sendirian. Beberapa organisasi perangkat daerah OPD) juga diajak berkoordinasi. Mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Industri, hingga Dinas Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. “Rencananya sosialisasi tahap dua ini kita laksanakan intensif sebulan ke depan,” pungkasnya.

(rk/dna/die/JPR)

Source link