Satpol PP Ajukan Boyongan – Radar Bromo

MAYANGAN – Kondisi UPT Pemadam Kebakaran (damkar) Kota Probolinggo yang selama ini belum memiliki kantor sendiri jadi perhatian pemkot setempat. Satpol PP yang menaungi UPT Damkar pun mengajukan pemindahan kantor.

Pengajuan ini bertujuan mengakomodir kebutuhan kantor bagi Pemadam Kebakaran (damkar) yang saat ini bergabung dengan Satpol PP.

Sudiman, kasatpol PP Kota Probolinggo mengatakan, hingga kini UPT Damkar belum punya kantor. Sementara di kantor Satpol PP saat ini, tidak ada kantor untuk UPT Damkar.

Karena itu, pihaknya mengusulkan pindah kantor. Tujuannya, di lokasi yang baru ada kantor untuk UPT Damkar.

“Kami sudah mengajukan pemindahan kantor Satpol PP sejak satu bulan lalu. Rencana pemindahan kantor ini juga untuk mengakomodir unit pemadam kebakaran,” ujarnya.

Ada dua lokasi yang diusulkan untuk dibangun kantor Satpol PP. Yaitu, di wilayah utara dan tengah. Pertimbangan wilayah utara, karena wilayah yang padat penduduk serta kantor pemerintahan banyak berada di utara.

“Sedangkan kalau ada di wilayah tengah, akses ke wilayah selatan dan utara akan mudah. Karena berada di tengah,” ujarnya.

Untuk lokasi di wilayah utara yang menjadi sasaran adalah lahan aset pemkot di Jalan Raden Wijaya. Sedangkan untuk wilayah tengah, di Jalan Mastrip.

“Tapi, pastinya seperti apa, menunggu petunjuk wali kota. Juga melihat kondisi tanah aset. Jika bagus untuk pertanian, mungkin pertimbangannya berubah,” ujarnya.

Jika disetujui, menurut Sudiman, kantor baru Satpol PP ini juga termasuk kantor Damkar dan Linmas. “Saat ini Damkar belum punya kantor. Sementara mobil-mobil Damkar serta perlengkapan masih di kantor Dinas PUPR,” ujarnya.

Namun, dalam waktu dekat, perlengkapan Damkar akan dipindahkan ke lokasi sementara. “Kantor Dinas PUPR akan dipakai untuk peralatan PUPR sendiri. Jadi, mobil-mobil Damkar akan dipindahkan,” ujarnya.

Untuk lokasi sementara, ada beberapa tempat untuk memindah mobil dan peralatan Damkar. Seperti di GOR Kedopok, kantor BPBD, gedung Islamic Center, dan kantor eks BPBD.

Sementara itu, Hartono, kabid Damkar dan Linmas saat dikonfirmasi menyebut, Damkar sangat membutuhkan kantor.

“Kami tidak bisa memprediksi terjadinya kebakaran. Tapi, kalau tidak ada kantor Damkar seperti saat ini, bagaimana masyarakat mau melapor jika ada kebakaran. Sedangkan kantor yang selama ini digunakan merupakan kantor PUPR. Sekarang teleponnya juga sudah diputus,” ujarnya.

Sementara ini, laporan kebakaran dialamatkan ke kantor Satpol PP dengan nomor telepon (0336) 420266. Namun, kondisi ini menurutnya, tetap menyulitkan petugas Damkar untuk menerima informasi tentang kebakaran di kota.

“Meskipun saat ini musim hujan, tapi tidak bisa menerka terjadinya kebakaran. Seperti karena korsleting listrik,” ujarnya.

Source link