JOMBANG – Perubahan posisi ketua Komisi D berbuntut panjang. Ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT) bakal digugat Solikhin Ruslie, kuasa hukum Mulyani Puspita Dewi, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Ini setelah JT dianggap melanggar aturan tata tertib (tartib) DPRD Jombang tahun 2014 setelah mengumumkan perubahan pimpinan alat kelangkapan komisi D usai paripurna Kamis (24/8).

”Langkah yang dilakukan pimpinan DPRD itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Terutama PP dan Tata Tertib DPRD Jombang,’’ ujar Solikhin Ruslie kemarin (26/8). Dijelaskan, gugatan itu yang dilakukanya menyusul perubahan pimpinan alat kelengkapan. Terutama untuk jabatan ketua komisi D.

Sesuai aturan, katanya, dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembuatan Tata Tertib DPRD yang selanjutnya diturunkan pada tata tertib (Tatib) DPRD Jombang tahun 2014, ketentuan perubahan pimpinan dan alat kelengkapan ini bisa diganti jika masa periode anggota DPRD menginjak 2,5 tahun.

”Sementara, 2,5 tahun itu sudah selesai Maret kemarin, dan diparipurnakan lagi tidak ada perubahan,’’ jelas mantan anggota DPRD periode 2009-2014 ini.  

Joko Triono ketua DPRD Jombang mengaku tak mau ambil pusing terkait rencana pihak lain yang menggugat dirinya ke PTUN. Alasannya, ia hanya mengumumkan surat keputusan tersebut. Keputusan perubahan alat kelengkapan dari Fraksi Partai Demokat itu adalah dari Fraksi dan DPC Partai Demokrat sendiri. 

”Kalau saya tidak masalah, karena saya dapat surat dari Fraksi ya saya umumkan dalam forum,’’ ujarnya dikonfirmasi terpisah kemarin (26/8). JT menjelaskan, perubahan tersebut adalah mutlak kewenangan dari Fraksi Partai Demokrat. ”Kami di DPRD kan hanya menyampaikan isi keputusan itu,’’ jelasnya.

(jo/ang/bin/JPR)

Source link