sengketa tanah – Radar Jogja

Dikatakan Inung, panggilan Arif Noor Hartanto, di sisi lain masih ada warga yang mengaku sebagai ahli waris kepemilikan tanah yang belum pernah merasa memperjualbelikan kepada Pemprov DIJ. Atas dalih itu agar tidak ada konflik sosial.

“Dulu ada tali asih, ilo-ilo bahasa Jawanya. Sepertinya, inspektorat harus masuk ke situ, mengaudit untuk memastikan tidak ada penyelewengan dan pelanggaran hukum. Karena ilo-ilo tidak bisa dikonversikan sebagai jual beli,” papar politisi PAN ini.

Dewan, kata Dharma Setiawan, wakil ketua DPRD DIJ yang lain, mendukung langkah Pemprov DIJ untuk segera memgoptimalkan lahan di depan Pasar Beringharjo itu. Apalagi pemprov sudah memiliki target untuk menyelesaikan detail enginering desain (DED) akhir tahun ini, yang proses awalnya dimulai dengan pengukuran dan pengambilan sampel tanah. Dengan begitu, 2018 pemprov bisa mulai membangun kawasan pusat belanja yang diisi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro.

“Untuk itu ya dimanfaatkan agar produktif dan bisa semakin menumbuhkan kegiatan ekonomi. Daripada hanya dibiarkan mangkrak, karena selama ini hanya jadi lahan parkir gelap,” ujar Dharma di Gedung DPRD DIJ, kemarin (31/10).

Ia meyakini, langkah pemprov tersebut sudah memiliki landasan hukum kuat sebagai pegangan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran lahan bekas Bioskop Indra yang berada di Jalan Margomulya itu.

“Kalau kami ngikuti aturan saja. Kalau ada sengketa, ya selesaikan lewat jalur hukum. Putusan hukum itu putusan tertinggi, siapa nggak puas silakan banding,” ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas PUP dan ESDM Muhammad Mansyur mengatakan, kawasan bekas Bioskop Indra akan dioptimalkan untuk mengalihkan PKL di kawasan Malioboro. Penataan juga akan melibatkan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah (DP2WB) untuk memastikan bangunan itu termasuk kawasan cagar budaya (CB) atau bukan.

“Ini agar pembangunannya nanti tidak melanggar aturan.  Yang penting kami siapkan gambarnya dulu,” ujarnya.
Selain untuk PKL, Mansyur menambahkan, bangunan tiga lantai itu isinya ada perpaduan, misal dengan zona-zona untuk kesenian yang dikemas berbeda. “Masih perlu ada diskusi, termasuk soal berapa kapasitasnya, PKL-nya siapa, dan sebagainya,” tandasnya.

(rj/ong/ong/JPR)

Source link