Serahkan 900 beasiswa di hadapan bupati – Radar Kudus

Beasiswa ini hasil Djoko Ujianto yang sebelumnya melakukan reses di SMKN 2 Purwodadi beberapa waktu. Aspirasi tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian beasiswa KIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ”Dari hasil reses selanjutnya saya perjuangkan dan mendapatkan 900 beasiswa KIP,” kata anggota DPR RI dari dapil tiga Kabupaten Grobogan, Pati, Rembang dan Blora ini.

Dalam kesempatan tersebut dihadiri perwakilan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Pembinaan SMK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Feri Widiarta dan perwakilan dari BNI. Selain itu, dihadiri orang tua dan wali murid siswa SMKN 2 Grobogan yang mendapatkan beasiswa. Mereka dari kelas X, XI, dan XII.

”Saya tadi sudah bicara dengan bupati Grobogan. Saya juga akan memperjuangkan lagi 10 ribu beasiswa pada 2018 mendatang untuk sekolah lain secara merata,” terang politisi Partai Demokrat.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya memuji pendidikan di SMKN 2 Purwodadi. Siswa sudah terbiasa dengan disiplin, bisa dibimbing, percaya diri, kompak, dan siap bekerja. Sehingga pendidikan SMK bisa menjadikan lulusan profesional dan siap kerja.

”Selain pendidikan, saya akan jadikan Bledug Kuwu dan wisata Purbakala Banjarejo sebagai kawasan wisata dan menjadi percontohan di Jawa Tengah. Saya sudah meminta Dirjen Pariwisata untuk segera meninjau daerah itu dan dikembangkan,” terangnya.

Djoko menambahkan, pembentukan daerah wisata perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM). Yaitu memberikan pendampingan desa yang potensial. Seperti di Desa Tarub, ada makam Ki Ageng Tarub dan Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo ada makam Ki Ageng Selo. Mereka ada salah satu penurunan raja-raja di Jawa.

”Potensi ini harus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian. Nanti saya minta ekonomi kreatif untuk membantu,” tandasnya.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengucapkan terima kasih beasiswa yang diberikan di SMKN 2 Purwodadi karena membantu siswa tidak mampu. Program Indonesia Pintar ini bisa menghilangkan hambatan anak secara ekonomi partisipasi sekolah. Sehingga mencegah anak putus sekolah. ”Program ini mendorong siswa kurang mampu bisa penuntasan wajib belajar 9 tahun,” ujarnya. 

(ks/mun/ris/top/JPR)