Soroti 12 Tambang Galian C – Radar Bojonegoro

Menurut Nurul, 12 IPR baru mengantongi izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL). Sedangkan, penambangan tersebut beroperasi pada wilayah lebih dari 1 hektare dengan dampak cukup besar. Karena penambangan mereka digunakan sektor migas mendukung proyek Banyu Urip. 

Jika dampak galian C tersebut sangat tinggi, tentu penambang harus mengajukan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Karena itu, pihaknya fokus menyelesaikan permasalahan tersebut. ”Penyelesaiannya bertahap karena perizinannya sedikit sulit,” katanya jumat (15/12).

Kini, proses perizinan tidak lagi ditangani daerah, tetapi pemerintah provinsi (pemprov). Sejak peralihan pada 2016, perizinan tambang kewenangan pemprov. Meski daerah tetap memberikan rekomendasi mengenai wilayah izin usaha penambangan (WIUP) dan UKL/UPL serta amdal. Namun, mengenai izin usaha penambangan (IUP) tetap dikeluarkan oleh pemprov. 

Menurut Nurul, proses perizinan sekarang lebih sulit dibanding sebelumnya. Bukan persyaratan menjadi kesulitan para pengurus, tetapi jarak dan kelengkapan berkas bisa menjadi masalah lambatnya kepengurusan izin. Bahkan, karena peralihan kepengurusan, prosesnya bisa memakan waktu hingga satu tahun. ”Padahal, jumlah galian C Bojonegoro cukup banyak,” ujar mantan camat Kalitidu. 

Dari 12 IPR terdaftar, lokasinya di tiga wilayah yakni Purwosari, Padangan, dan Malo. Sementara, dua reklamasi berada di Malo. Sedangkan mengenai kabar galian C Kecamatan Trucuk, belum mendapatkan informasi lebih. Apalagi mengeluarkan izin, karena penambangan tersebut belum tercatat di DLH. 

Sehingga, jika benar terjadi penambangan, pihaknya akan segera melakukan pembinaan. Terlebih jika dampak ditimbulkan membahayakan masyarakat banyak. ”Segera ditindaklanjuti dengan pihak terkait,” tegasnya. 

(bj/rka/rij/faa/JPR)

Source link