PARKIR ANGKOT: Sejumlah angkot diparkir di depan kantor DPRD Kota Probolinggo, saat belasan sopir angkot wadul dewan, Senin (8/1).
(Mukhamad Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

MAYANGAN – Belasan pengurus dan anggota Asosiasi Supir Angkot Kota Probolinggo (ASAP) mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (8/1). Mereka wadul terkait “mandulnya” Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 116/2017 tentang Angkutan Orang dengan Sepeda Motor Yang Menggunakan Aplikasi Online.

Belasan orang ini datang sekitar pukul 10.30 WIB, dengan mengendarai angkutan kota (angkot). Belasan angkot ini langsung mereka parkir di depan kantor DPRD di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Dari belasan orang itu, 10 orang perwakilan diminta masuk kantor dewan menemui Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghofur.

Mereka ditemui Agus di ruang transit DPRD, bersama sejumlah anggota DPRD. Di antaranya ada Imam Hanafi dari Komisi 1 dan Nur Hudana dari Komisi 3. Ada juga perwakilan dari Polres Probolinggo Kota dan Satpol PP Kota Probolinggo.

Kepada mereka, salah seorang perwakilan ASAP Saman mengaku, banyak kerugian yang dihadapi ASAP. Itu, dikarenakan adanya ojek online. Pihaknya memilih wadul ke DPRD karena pemkot masih saling lepar.

“Kami meminta kejelasan atas adanya Perwali yang mengatur ojek online. Sebab, meski selama ini sudah ada Perwali, namun kenyataanya masih saja ojek online itu beroperasi,” ujarnya.

Pernyataan Saman diamini oleh Ketua ASAP Deer. Ia mengaku, sudah sering bolak-balik ke Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Probolinggo. Tapi, disuruh ke Satpol PP sebagai penegak perda. Sedangkan, Satpol PP mengaku tak bisa langsung menindak karena masih menunggu petunjuk teknis.

“Sekarang kami meminta kejelasan. Mohon kiranya anggota dewan bisa memberikan penjelasan yang bisa memberikan solusi bagi kami. Sebab, jika terus-terusan seperti ini kami yang dirugikan,” ujarnya.

Deer mengatakan, jika tak kunjung menemukan solusi, pihaknya akan melakukan sweeping sendiri untuk menertibkan ojek online. “Sebenarnya kami tidak mau sweeping. Tapi, bagaimana lagi jika sudah tidak ada solusi. Padahal, ojek online saat ini sudah merajalela. Sudah beberapa kami mendapati mereka melakukan konvoi bagi-bagi brosur. Dengan begitu, mereka seakan meremehkan kami,” ujarnya.

Mendapati itu, Imam Hanafi mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapai ASAP.

“Nanti akan kami lakukan RDP untuk mencari solusinya. Begitu juga Satpol PP harus patuh terhadap Perwali. Kami belum mengetahui isi Perwali-nya. Nanti kami akan pelajari dulu,” ujarnya.

Sedangkan, Agus Rudianto mengatakan, RDP itu akan digelar dalam minggu ini. Pihaknya akan mengundang berbagai pihak. Mulai kepolisian, Dishub, ASAP, serta Go-Jek dan Grab. “Ini harus segera diatasi. Sehingga, nanti bisa meredam tindakan-tindakan sweeping yang akan dilakukan ASAP,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi mengaku, sejauh ini pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) tim gabungan untuk menerapkan Perwali itu. Sebab, untuk menertibkan angkutan online itu sudah diatur Perwali. “Jika SK tim itu belum keluar, kami belum bisa melakukan penertiban,” ujarnya.

WADUL: Sejumlah sopir angkot saat wadul dewan terkait keberadaan Ojek Online.
(Mukhamad Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

(br/sid/mie/mie/JPR)

Source link