Tak Lagi Sembunyi-Sembunyi – Radar Jember

(reza cecep arjiansyah/radar jember)

Pada era 1970-an, ketika rezim Orde Baru berlangsung, penghayat kepercayaan diidentikkan dengan komunisme dan harus diberantas. Pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa hanya ada lima agama yang diakui dan dicantumkan dalam kartu identitas masyarakat. Dampaknya, penganut kepercayaan yang sudah sepuh terpaksa mengikuti perintah tersebut. “Ya mereka mengisi di KTP sesuai lima agama yang sudah diwajibkan. Beberapa daerah seperti di Blora dipaksa mengakui agama Budha, di Pati dan Kudus harus mengakui Islam,” kata sekretaris Jurusan Sejarah FIB Unej tersebut.

Identitas ini juga wajib ditegaskan apabila mereka ingin merasakan listrik di tempat tinggal mereka kala itu, ketika gerakan listrik masuk desa (LMD) berlangsung. Namun meski bersedia mengakui lima agama, masyarakat tidak menjalankan ajaran lima agama tersebut. “(Masyarakat) tetap menjalankan kepercayaan yang mereka yakini. Sekadar mengikuti perintah pemerintah saja,” imbuhnya.

Mengenai putusan MK yang memperbolehkan aliran kepercayaan dicantumkan di KTP tentu membawa pro dan kontra. Begitu pula di Jember, yang banyak menganut berbagai aliran kepercayaan. Stereotipe negatif, kata Eko, dipastikan akan muncul ditujukan kepada penganut kepercayaan tersebut. “Citra tersebut akan tetap melekat,” tegasnya.

Di sisi lain, dalam era reformasi saat ini, dengan adanya kebebasan yang diberikan pemerintah untuk berekspresi termasuk mengenai kepercayaan yang dianut tentu membuat penganut kepercayaan senang sekali dengan diberinya ruang untuk menjalankan adat istiadat kepercayaan mereka. Sehingga, mereka tak lagi harus berbohong. “Mereka juga tidak lagi sembunyi-sembunyi menjalankan ritual ‘agama’ masing-masing,” pungkasnya.

(jr/lin/gus/ad/das/JPR)

Source link