Tak Punya Balai Desa, Malah Dapat Dana Rehab – Radar Madura

Kondisi itu terungkap saat Komisi A DPRD Bangkalan memanggil pihak kecamatan, kepala desa (Kades), dan DMPD Kamis (4/1). Dari empat kecamatan yang diundang, hanya Kecamatan Konang yang tidak mengindahkan. Sementara Kecamatan Sepulu, Blega, dan Klampis hadir.

Setiap desa mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 230 juta untuk pembangunan balai. Sementara untuk rehab saja dianggarkan Rp 100 juta.

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa DPMD baru mencairkan anggaran untuk pembangunan balai desa itu di akhir 2017. Akibatnya, banyak desa tidak mampu menyelesaikan hingga 100 persen.

Anehnya, desa yang tidak memiliki kantor atau balai desa malah mendapatkan anggaran rehab. Hal itu diungkapkan sebagian Kades yang hadir dalam pertemuan kemarin. ”Lantas apa yang mau direhab kalau kantor desanya saja tidak ada?” kata salah satu Kades di hadapan Komisi A.

Untuk Kecamatan Klampis terdapat 22 desa. Namun, yang mengajukan pencairan 17 desa. Sisanya terkendala lahan. Sebab, syarat memiliki bantuan pembangunan balai desa harus menyiapkan dan memiliki lahan atau tanah percaton.

Sementara untuk Kecamatan Sepulu, dari total 15 desa, hanya 7 desa yang mengerjakan pembangunan balai desa. Itu pun pencairan anggarannya pada 18 Desember dan 20 Desember. Dampaknya, pengerjaan hingga sekarang tidak selesai.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Blega. Sembilan belas desa sudah mengajukan pencairan, tapi pengerjaan fisiknya tidak selesai. Alasannya, dana dikucurkan di akhir tahun, yakni 22 Desember.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmu mengutarakan, pembangunan balai desa dari APBD mayoritas dikucurkan di akhir tahun. Atas kondisi tersebut tentu menimbulkan masalah. ”Kalau dicairkan di akhir tahun, kapan surat pertanggungjawabannya. Kira-kira memungkinkan tidak kalau ini tetap dipaksakan. Malah akan jadi temuan,” katanya.

Penyampaian para kepala desa sudah jelas bahwa banyak pengerjaan yang tidak selesai. Bahkan, ada yang baru menyelesaikan fondasinya saja. ”Ini kan bisa celaka nanti. Sementara ada yang menyerap 100 persen anggarannya, tapi pengerjaannya baru 50 persen,” ucap Kasmu.

”Sekarang kan sudah masuk 2018. Makanya, nanti akan kami sidak bersama inspektorat untuk mengecek hasil pembangunan balai desa di desa-desa,” janjinya.

Camat Klampis Dedi Suherman Arif mengatakan, terdapat lima desa yang belum mengajukan pencairan dana untuk pembangunan balai desa. ”Tapi, sebagian besar tidak ada yang selesai pengerjaannya. Karena dari pemerintah kabupaten dicairkan di akhir tahun,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Blega Lanang Bara Muslim menyampaikan, semua desa di Kecamatan Blega mengajukan pencairan. Tapi permasalahannya sama, yakni oleh pemkab dicairkan di akhir tahun. ”Sehingga banyak anggaran yang terpaksa dijadikan silpa,” ujarnya.

Camat Sepulu Hadhori mengungkapkan, sebagian desa yang mendapatkan kucuran dana pembangunan balai desa itu dibayarkan untuk tukang dan bahan-bahan material. ”Ada yang baru selesai fondasinya. Sisanya ya jadi silpa. Karena waktunya sangat mepet kala itu,” paparnya.

Sayangnya, Kabid Pemdes DPMD Bangkalan Soni mendadak tertutup. Dia enggan dimintai keterangan. Bahkan, yang bersangkutan langsung keluar ruangan. ”Sudah sudah sudah. Ini bukan wewenang saya,” ucapnya berusaha menghindar saat dikonfirmasi. 

(mr/daf/onk/luq/bas/JPR)