Tekan Pemerintah Lindungi Buruh – Radar Jember

Dalam aksi kemarin (19/4), mereka berjalan mulai kampus Universitas Jember menuju bundaran DPRD Jember. Di titik awal ini, mereka berorasi tentang kondisi buruh. Selain itu, membentangkan spanduk bernada satire, seperti “Butuh Kesejahteraan, Bukan Penindasan”. 

“Kami menilai, banyak persoalan ketenagakerjaan yang terjadi sekarang,” kata Muhlisin, koordinator lapangan dari aksi tersebut. Hal itu tidak terlepas dari sedikitnya lapangan kerja, upah yang rendah, serta tingginya pengangguran. 

“Ini yang membuat perusahaan semakin sewenang-wenang pada pekerjanya,” terangnya.  Perlindungan dan pengawasan pemerintah terhadap para buruh atau pekerja masih minim. Terbukti dari banyaknya PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan. 

Dia mencontohkan, karyawan PT Sejahtera Usaha Bersama (SUB) yang dipekerjakan dengan status PKWT atau karyawan kontrak. Selama  hampir tiga tahun, mereka tetap berstatus PKWT dengan gaji yang sangat rendah. “Pada 31 Maret 2016 terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran  pada 339 orang pekerja,” ungkapnya. 

Alasan pimpinan, karena ketidakstabilan keuangan perusahaan. Padahal, alasan itu sengaja digulirkan oleh pihak perusahaan saat mendekati hari raya untuk menghindari tunjangan hari raya (THR). “Dari sinilah kita dapat melihat kekuatan tidak seimbang yang melahirkan kesewenang-wenangan,” imbuh mahasiswa Fakultas Hukum Unej tersebut. 

Seharusnya, tegas dia, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap para pekerja. Selain tindakan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, perusahaan kembali melakukan pelanggaran yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

“Pekerja yang di-PHK seharusnya mendapat pesangon dari pihak perusahaan sesuai dengan sisa kontraknya, yaitu 3 bulan,” tuturnya. 

Tetapi faktanya, lanjut dia,  perusahaan tidak ada itikad baik dengan hanya memberi kompensasi satu setengah kali gaji. ”Praktik kesewenang-wenangan yang didapat oleh para pekerja karena lemahnya pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah,” jelasnya. 

Para pekerja yang merasakan penindasan tersebut melawan kesewenang-wenangan tersebut. Mereka terus mencari keadilan dari berbagai jalur, mulai dari proses mediasi di disnakertrans. Meminta kepada DPRD dan Bupati Jember untuk menyelesaikan permasalahan. “Namun keadilan tidak berpihak pada rakyat kecil meskipun pada waktu itu mereka menyanggupinya,” tambahnya. 

Mereka pun menempuh jalur hukum, hingga keadilan berpihak pada mereka, dengan memenangkan putusan di tingkat pengadilan hubungan industrial dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. “Hal ini menandakan ketidakmampuan pemerintah setempat dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan,” ujarnya. 

Untuk itulah, GMNI Komisariat Hukum Jember mengecam tindakan perusahaan yang sewenang-wenang terhadap para pekerja di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. “Kami minta DPRD dan Bupati Jember lebih serius dalam memberikan pengawasan dan perlindungan pada para pekerja,“ pungkasnya.

(jr/gus/hdi/das/JPR)

Source link