Tidak Ada Izin Pembangunan Pabrik – Radar Kediri

Camat Rejoso Harianto mengatakan, hingga kemarin dirinya belum mengetahui tentang rencana pembangunan pabrik di Dusun Sugihwaras, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso. “Sama sekali belum ada pemberitahuan ke kami. Tiba-tiba ada kegiatan pengurukan tanah di sana,” kata Harianto.

Pihak kecamatan, lanjut Harianto, baru mengetahui ada aktivitas pengurukan di sana setelah warga setempat melakukan aksi protes pembelian lahan besar-besaran sebulan terakhir. Karena itu, ketika ditanya tentang pembangunan pabrik di wilayahnya, Harianto mengaku belum bisa memberi penjelasan.

PERLAWANAN: Banner tentang penolakan penjualan sawah untuk pabrik tepasang di sejumlah lokasi Dusun Sugihwaras, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso.
(REKIAN – JawaPos.com/RadarKediri)

Idealnya, lanjut Harianto, sebelum ada proses pembangunan, pihak pemilik pabrik mengirimkan tembusan izin ke kecamatan. Praktiknya, hingga kemarin belum ada berkas yang masuk ke kecamatan. “Kami belum tahu,” tandasnya.

Seperti diberitakan, warga Dusun Sugihwaras, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso resah dengan terjadinya aksi pembelian lahan besar-besaran di daerahnya. Di samping pengurukan lahan untuk pembangunan pabrik, tanah di sekitarnya yang merupakan area persawahan ditawar dengan harga tinggi.

Warga yang menolak menyerahkan lahan diancam dan diintimidasi. Terutama, pemilik sawah yang area sekitarnya sudah berhasil dibeli oleh para makelar. Sebagai bentuk protes, warga memasang banner penolakan penjualan lahan di area persawahan.

Terkait adanya intimidasi kepada petani pemilik lahan, Harianto mengatakan, hal itu tidak bisa dibenarkan. Makanya, untuk menghindari konflik di masyarakat, dia akan mempertemukan warga dan pihak perusahaan. ‘Saya juga akan mengajak dinas terkait untuk menerangkan RTRW (rencana tata ruang wilayah, Red) di kawasan itu,” terang Harianto.

Lebih jauh Harianto mengatakan, masyarakat perlu mendapat penjelasan tentang banyak hal. Mulai dampak lingkungan, hingga dampaknya di bidang pertanian. “Sebelummya pembangunan pabrik itu ada ukuran yang jelas, sekarang kenapa semakin melebar?” lanjutnya dengan nada tanya.

Terpisah, Suparji, perwakilan masyarakat mengatakan, selama ini warga tidak pernah diajak musyawarah terkait pengurukan lahan untuk pabrik di lingkungannya. Padahal, akibat proyek pengurukan itu sekarang lingkungan mereka menjadi berdebu. “Seperti udan awu (hujan abu, Red). Kami juga tidak tahu ini mau dibangun apa,” kata Suparji.

Karena itu pula, warga ingin mendapat kejelasan tentang pengurukan lahan di daerahnya. Jika hal tersebut dibiarkan, Suparji khawatir Dusun Sugihwaras, Desa Mlorah akan diubah menjadi kawasan industri. Padahal, sesuai Perda No.02/2011 tentang RTRW Nganjuk 2010-2030, Desa Mlorah masuk pada pusat pelayanan lokal (PPL) sistem pedesaan. Hal itu tertuang di pasal 2 ayat 9.     

Dari sana menurut Suparji sudah jelas jika Desa Mlorah bukanlah kawasan industri. Kecuali yang berada di sepanjang jalan arteri. Jika dibiarkan, dia khawatir area pertanian di desanya akan beralih menjadi kawasan industri. “Makanya kami ingin kejelasan. Ini bukan hal sepele,” tandasnya.

(rk/rq/die/JPR)

Source link