Tinggalkan Kota Marmer, KPK Bawa Dokumen – Radar Tulungagung

Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar menyatakan, tim KPK kembali pulang ke Jakarta pada Kamis (5/7), sekitar pukul 16.30. Tim yang terdiri sekitar 15 personel itu menuju Surabaya terlebih dahulu.

“Antisipasi ketinggalan pesawat. Hari ini (kemarin, Red) berangkat ke Jakarta,” ungkapnya di sela acara jalan sehat kemarin (6/7).

Ditanya terkait ada tidaknya tambahan pejabat Pemkab Tulungagung yang ikut dibawa KPK, dia menegaskan sampai sekarang belum ada. Namun, tim KPK telah mengumpulkan data dan bukti untuk melengkapi kasus yang ditanganinya.

“Kalau personel (pejabat yang dibawa KPK, Red), sejauh ini dari pantauan kami tidak ada,” katanya.

Dia melanjutkan, pihaknya juga tidak terlalu paham siapa saja yang sudah diperiksa tim KPK selama berada di Kota Marmer. Dari informasi yang diterima yakni pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung.

“Tidak terlalu mengerti siapa saja yang diperiksa. Kami hanya menyiapkan personel untuk pengamanan dan satu ruangan untuk pemeriksaan,” jelasnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, cukup banyak pejabat Pemkab Tulungagung yang diperiksa. Di antaranya Sekda Tulungagung Indra Fauzi, Kabag Pembangunan Samrotul Fuad, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sukarji, Kapala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Evi Purvitasi, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Pengendalian Bagian Pembangunan Pemkab Tulungagung sekaligus Koordinator Unit Layanan Pengadaan (ULP) Okisakti Nugroho Jati. Selain itu, juga ada salah seorang anggota tim pemenangan SahTo dan anggota keluarga Susilo Prabowo (Koh Mbun) dari Blitar.

Bukan hanya memeriksa sejumlah pejabat pemkab, tim KPK juga menggeledah rumah. Di antaranya rumah Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, rumah Sukarji, dan rumah Zamrotul Fuad. Selain itu, juga ada beberapa rumah lain yang diperiksa yakni di kawasan Kecamatan Kauman.

Sekda Tulungagung Indra Fauzi mengatakan, selama berada di Tulungagung, tim KPK ini tidak pernah berkoordinasi dengan pemkab. Terutama siapa saja yang diperiksa atau pun rumah yang akan digeledah. “Sewaktu-waktu KPK memang bisa memanggil dan tidak pernah berkoordinasi. Saya sendiri tidak tahu persis siapa saja yang diperiksa,” jelasnya.

Pria berkacamata itu berharap, meski sudah ada pejabat yang diperiksa, jangan sampai mengganggu kinerja di setiap instansi pemerintahan. Pelayanan harus tetap berjalan, begitu juga dengan program-program pembangunan. (wen/ed/din)

(rt/lai/ang/JPR)