Tujuh Jabatan di Sampang Strategis Kosong – Radar Madura

Berdasar data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Sampang, pejabat yang pensiun yaitu Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Satriyo Wahyudi, Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Disporabudpar Abd. Ghofarul Wadud, dan Asisiten Administrasi Umum Setkab Sampang A. Rochim Mawardi.

Kabid Sumber Daya dan Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Bambang Subagio, Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Anwar Haryono, Kasi Pelayanan Umum dan Informasi Kecamatan Jrengik Muriyanto, dan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Sampang Jamieral Urip juga sudah pensiun.

Kabid Mutasi BKPSDM Sampang Arief Lukman menyatakan, tujuh pejabat yang pensiun golongan eselon II, III, dan IV. Mereka terdiri atas jabatan pimpinan tertinggi (JPT), pegawai administrator, dan pengawas. Mereka pensiun karena sudah memasuki usia pensiun.

Menurut dia, BKPSDM sudah berupaya mengisi kekosongan jabatan tersebut. Salah satunya, meminta kepada setiap OPD untuk mengajukan pejabat yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) kepada Pj bupati Sampang.

Pengisian pejabat definitif harus dilakukan melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan yang mendapatkan izin Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri). ”Saat ini ada sebagian jabatan kosong sudah diisi Plt. Sebagian lagi masih diusulkan kepada Pj bupati. Pengajuan Plt sepenuhnya merupakan kewenangan kepala dinas,” jelas Arief Lukman, Senin (28/5).

Pria yang akrab disapa Yoyok itu tidak menampik kekosongan jabatan tersebut dapat memengaruhi kinerja setiap OPD. Terutama dalam menjalankan program. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari kepala OPD. Yakni dengan segera mengajukan Plt.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yakin meminta pemkab segera mengisi kekosongan jabatan dengan mengangkat pejabat definitif. Kekosongan jabatan struktural berdampak terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan dinas. ”Tidak baik kekosongan jabatan dibiarkan terlalu lama,” katanya.

Poltikus PBB itu menyatakan, Plt tidak bisa sepenuhnya mengambil dan menentukan kebijakan sehingga realisasi program lambat. ”Promosi dan lelang jabatan harus disegerakan. Tapi, prosedur pengangkatan tetap harus dilakukan dengan profesional dan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada jual beli jabatan,” ujarnya mengingatkan.

(mr/nal/hud/luq/bas/JPR)