Usulan UMSK di Kabupaten Pasuruan – Radar Bromo

BANGIL – Batas akhir pengusulan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) sejatinya jatuh Rabu (13/12). Namun, sejauh ini UMSK Kabupaten Pasuruan belum dikirim ke Gubernur.

Hal itu dikarenakan agenda rapat Dewan Pengupahan yang digelar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat Rabu (13/12) lalu, belum memenuhi syarat. Sebab, unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setempat tidak hadir.

Dewan Pengupahan pun akhirnya menunda untuk menyampaikan usulan UMSK itu ke gubernur. Rencananya, Dewan Pengupahan bakal kembali menggelar rapat Kamis (14/12).

Rapat dewan pengupahan yang membahas soal UMSK itu sendiri hanya dihadiri 9 orang. Mereka berasal dari Unsur Serikat Pekerja, Pemerintah dan Akademisi. Sedangkan Apindo tak ada yang hadir.

Mendapati pengurus Apindo tak ada yang hadir, Disnaker setempat pun menelpon salah satu pengurus. Saat itu diketahui, bahwa pengurus Apindo tengah sibuk dan sedang ada kegiatan di luar kota.

Walhasil, rapat pleno Dewan Pengupahan hanya menuliskan usulan dari serikat pekerja. Dari serikat pekerja sendiri mengusulkan ada tambahan nilai UMSK sebesar 12 persen untuk sektor 1. Selanjutnya ada tambahan 10 persen untuk sektor 2. Serta tambahan 8 persen UMSK untuk sektor 3.

Agus Hernawan, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan mengatakan, pihaknya sudah mengundang semua unsur di dewan pengupahan. “Namun setelah kami konfirmasi by phone, anggota dari unsur Apindo masih berada di luar kota semua. Sehingga, kami akan undang kembali untuk rapat besok (Kamis, 14/12),” terangnya.

Ditundanya pengusulan UMSK ini setelah Disnaker Kabupaten Pasuruan melakukan komunikasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Timur. Dari situ, disnaker setempat dapat lampu hijau perpanjangan waktu penyerahan UMSK ke provinsi.

Dari komunikasi itu, Disnaker Jatim hanya memberikan tambahan waktu sehari. “Jika besok (Kamis), Apindo tetap tidak datang, maka kami akan mengusulkan yang diputuskan Kamis (14/12) karena tidak ada bantahan,” jelasnya.

Wahyudi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Pasuruan menjelaskan, pihaknya kecewa lantaran rapat dewan pengupahan UMSK cukup mepet dari deadline. Padahal di daerah lain seperti Surabaya, Sidoarjo termasuk Gresik, rapat pembahasan UMSK sudah dilakukan 2 minggu yang lalu. “Sehingga kalau ada unsur yang tidak datang, jadi repot padahal waktunya sudah mepet,” jelasnya.

Dari serikat pekerja sendiri akan tetap memperjuangkan pengusulan UMSK. Ini lantaran UMSK sudah beberapa tahun terakhir ini ada di kabupaten Pasuruan.

Dari serikat buruh sudah mengusulkan nilai besaran UMSK dalam rapat pleno dewan pengupahan.

Untuk Sektor 1 ada kenaikan 12 persen dari tahun lalu yaitu mencapai Rp 4.003.425,13. Sedangkan sektor 2 ada kenaikan 10 persen menjadi Rp 3.931.935,39. Dan sektor 3 ada kenaikan 8 persen dengan nilai Rp 3.860.445,66.

Source link