Usulan UMSK – Radar Bromo

Sebelumnya, Serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan setempat memang khawatir. Ini lantaran dalam Surat Edaran (SE) Gubernur disebutkan, penetapan UMSK harus melibatkan Apindo sektoral.

Padahal di Kabupaten Pasuruan sendiri sejauh ini belum memiliki Apindo sektoral. Gunawan Karyanto, Ketua Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) setempat mengatakan, kalangan buruh sejatinya sudah mengantisipasi dengan memasukkan tambahan UMSK itu include UMK. Sehingga keluar nominal Rp 3,9 juta.

Namun, upaya itu tak berhasil. Meski sejumlah serikat buruh telah menggelar aksi di Surabaya, namun Gubernur tetap menyusun UMK sesuai dengan PP 78/2015.

Dari situ, kini sejumlah serikat buruh berjuang untuk tetap mengusulkan UMSK. Meskipun di wilayah setempat belum memiliki Apindo sektoral. Sampai sejauh ini, di kawasan setempat sendiri belum terlihat gelagat akan membentuk Apindo sektoral.

Gunawan mengatakan, serikat buruh akan mengacu pada Perda 22 tahun 2012 tentang ketenagakerjaan yang dibuat oleh Provinsi Jawa Timur. “Dalam perda tersebut jika tidak ada Apindo sektoral maka Apindo umum bisa mewakili. Maka upaya kita, jika sampai deadline Apindo sektoral tak dibentuk, maka Apindo umum bisa mewakili untuk pengusulan UMSK,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Agus Hernawan, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan mengatakan, Disnaker juga melakukan komunikasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Timur. “Sekarang masih menunggu dari Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait hal tersebut,” terangnya.

Dalam SE Gubernur yang keluar pada 28 September 2017 itu, memang menyebutkan bahwa pengusulan UMSK harus melibatkan Apindo Sektoral dan Serikat buruh sektoral.

Pengajuan UMSK sendiri sudah cukup mepet. Yakni sudah harus disampaikan ke Pemprov pada 13 Desember mendatang.

Source link