Usulkan Bentuk Timsus Pendataan Warga Miskin – Radar Madura

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, pemerintah wajib hadir memberi jaminan kesehatan dan kesejahteraan warga miskin. Masih ditemukannya warga miskin yang luput dari perhatian lantaran pendataan kurang maksimal.

Data kemiskinan yang dijadikan acuan dalam memberi bantuan tidak akurat. Akibatnya, warga miskin yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, luput dari perhatian. ”Undang-undang mengatur, warga miskin menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya Selasa (2/1).

Ismail mengatakan, karena salah satu penyebab tidak maksimalnya bantuan pemerintah lantaran pendataan kurang akurat, dewan mengusulkan pembentukan timsus. Tim tersebut secara kontinu turun ke lapangan untuk mendata warga miskin. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki data by name by address warga miskin.

Data tersebut kemudian dijadikan acuan bagi pemerintah dalam memberi bantuan. ”Pemerintah tidak melulu mengandalkan data BPS (Badan Pusat Statistik) yang tingkat akurasinya tidak seratus persen,” katanya.

Usulan timsus itu akan segera dibicarakan dengan eksekutif. Tujuannya, agar tidak lagi ditemukan warga miskin yang luput dari perhatian pemerintah lantaran pendataan tidak akurat. ”Pemerintah wajib hadir pada setiap warganya yang kekurangan,” katanya.

Adanya warga miskin yang luput dari perhatian pemerintah juga mendapat tanggapan dari Satgas DD Kemendes PDTT. Anggota Divisi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal Satgas DD Mashudi mengatakan, peran aktif aparat desa untuk mengetahui keadaan rakyatnya sangat penting.

Peran kepala kampung (kepala dusun, Red) juga sangat penting. ”Termasuk peran pendamping desa juga perlu,” tandasnya.

(mr/pen/han/bas/JPR)