Warga 10 Desa di Pasuruan Timur Pertanyakan Relokasi di Lahan Konflik – Radar Bromo

CARI SOLUSI: Dewan dari Provinsi dan perwakilan warga 10 Desa di wilayah Pasuruan Timur, mengikuti hearing di kantor DPRD di Raci, Kamis (7/12).
(Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

BANGIL – Polemik keberadaan warga 10 desa di Kabupaten Pasuruan yang tinggal di kompleks TNI AL, tak kunjung selesai. Hidup mereka terbatas. Kamis (7/12) , sejumlah anggota Komisi I DPRD Jatim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, untuk mendengar keluhan mereka. 

Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari pengaduan warga di 10 desa yang ada di 2 kecamatan. Yakni, Kecamatan Lekok dan Nguling. Satu desa ada di Kecamatan Nguling, yakni Desa Sumberanyar. Sedangkan 9 desa lainnya, berada di wilayah Kecamatan Lekok. Di antaranya, Desa Alastlogo, Jatirejo, Pasinan, Wates, Tampung, Branang, Gejugjati, Balunganyar, dan Semedusari. 

“Kunjungan kami ke sini (Kabupaten Pasuruan, Red), merupakan tindak lanjut dari silaturahmi Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan ke dewan provinsi,” kata Muzammil Syafii, anggota komisi I DPRD Provinsi Jatim. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Udik Djanuantoro menyampaikan, sempat mengadukan persoalan yang dihadapi warga Lekok dan Nguling ke DPRD Jatim. Ia menyebutkan, kalau ada rencana relokasi oleh TNI AL. Hanya, warga belum memperoleh sosialisasi atas rencana itu. 

“Apakah nantinya rumah baru tersebut, sesuai dengan mata pencaharian mereka selama ini?” kata politisi Partai Golkar itu setengah bertanya. 

Dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan desa diminta menyampaikan uneg-unegnya. Kepala Desa Wates, Kecamatan Lekok, Mulyadi mengatakan, pembangunan di desanya selama ini terhambat status tanah. Alhasil, realisasi program Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) sulit dilakukan. 

Pasalnya, bila ketahuan pihak TNI AL, material bangunan disita. “Kami sangat keberatan dengan kondisi itu,” katanya. Apalagi, saat warga ingin merenovasi rumahnya, ada intimidasi yang diterima warga. “Kami harus kucing-kucingan dengan anggota. Bila tepergok, diancam akan dibawakan tank. Jelas sekali warga resah,” bebernya. 

Keluhan serupa diungkapkan Sofian Sahuri, tokoh masyarakat Desa Semedusari, Kecamatan Lekok. Pihak TNI AL memang menawarkan relokasi. Hanya saja, keputusan relokasi tersebut tidak jelas. Parahnya, kondisi rumah yang dihuninya lambat laun rusak. “Kami ingin renovasi bukan untuk mewah-mewahan. Tapi, biar tidak roboh,” urainya. 

Bukan hanya persoalan fisik, masalah identitas pun dibatasi. Bahkan, warga yang berada di kawasan TNI AL, dilarang mengurus KTP ataupun data kependudukan lainnya. 

“Padahal, KTP tersebut merupakan bentuk pengakuan kami sebagai warga negara. Mengapa untuk mendapatkannya kami dilarang. Warga Rohingnya saja dibantu oleh negara kita. Masa’, warga negara sendiri diperlakukan seperti ini,” sesal dia.

Sementara  itu, Eko Suryono, ketua Forum Komunikasi Tani Antar Desa (Fakta) menduga, ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan pihak TNI AL. Dalam hal ini Lantamal V Surabaya. Ia menuding, pihak TNI AL berbuat semena-mena dan merampas hak-hak warga negara. Terbukti, selama ini warga merasa tersiksa.

“Kami tidak boleh memiliki air dari jaringan pipanisasi. Kami juga tidak diperkenankan memiliki listrik langsung dari PLN. Kami benar-benar tersiksa. Makanya,  kami berharap masalah fasilitas ini bisa menjadi perhatian pemerintah,” kata Eko –sapaan akrabnya –. 

(br/fun/one/fun/JPR)

Source link